âšī¸ Informasi Berkas Arsip: Metadata koleksi ini tersedia di database, namun berkas fisik --budiani-1438-1-ktaleng-p.pdf belum disalin ke direktori penyimpanan server (./files/disk1/ atau ./files/uploads/). Anda tetap dapat membaca/mencetak lembar katalog ini atau mengunggah berkas PDF melalui menu Edit Koleksi.
PROSEDUR PENGADAAN TANAH UNTUK UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK UTARA
Penulis: BUDIANI •
Identifier: --budiani-1438
Judul dari penelitian Karya Tugas Akhir ini adalah Prosedur PengadaanTanah Untuk Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini bermanfaat untuk referensi bagi peneliti selanjutnya, menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, dan dapat memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan setudi pada program setudi Administrasi Perkantoran (D3) pada akademi sekretari dan manajemen Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa teknik opservasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data dari penelitian berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Umum. Adapun prosedur yang digunakan yaitu tahap perencanaan. Bagian pertanahan mengajukan rencana pengadaan tanah yang disusun dalam bentuk proposal yang menguraikan maksud dan tujuan, Yang dikirim kepada Pemerintah Provinsi, Provinsi mengeluarkan surat keputusan kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang pengadaan tanah yang sudah disetujui.Tahap persiapan yaitu Pembentukan tim persiapan, Tim persiapan pelaksanaan pengadaan tanah melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Lurah, Pendataan awal lokasi Setelah adanya pemberitahuan, Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan, Penerbitan SK penetapan.Tahap Pelaksanaan yaitu Ketua pelaksanaan pengadaan tanah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah.Tahap penyelesaian yaitu ketuan pelaksanaan pengadaan tanah menyerahkan hasil penyerahan pengadaan tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum yang memerlukan tanah disertai data berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah.